Kliping News

Menhan Bantah Perpres Bisnis TNI Kompromistis

-       Sinar Harapan, Jumat/16 Oktober 2009

Jakarta - Menteri Perta­hanan (Menhan) Juwono Su­darsono membantah Peraturan Presiden (Perpres) No 43 Tahun 2009 tentang Bisnis TNI bersifat kompromistis. Sebaliknya, ia menyatakan pelaksanaan dari penataan bisnis TNI tersebut ha­rus disesuaikan dengan kesang­gupan masing-masing kesatuan.

"Tidak betul karena sudah seperti yang dij elaskan, tenggat 16 Oktober adalah awal secara formal hukum menjadi meng­gelinding sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Tidak mungkin menjadi tenggat mati. Ini untuk awal bertahap mas­ing-masing yayasan dan ko­perasi untuk ditata," kata Juwono seusai rapat terakhir Kementerian Koordinator Bi­dang Politik Hukum dan Ke­amanan (Palhukam) di Jakarta, Kamis (15/10).

Menyinggung soal Pera­turan Menteri Pertahanan (Per­menhan) sebagai peraturan pe­laksana, Juwono mengatakan, Departemen Pertahanan (Dep­han) telah menyiapkannya. Mekanismenya pun sudah mulai tergambar. Yayasan, ko­perasi, dan usaha-usaha lainnya akan memiliJd mekanisme ter­sendiri. Adapun soal tenggat yang dibutuhkan bagi tim pe­ngendali sangat tergantung dari masing-masing lingkup. "Inti­nya, kita mengacu pada UUYa­yasan dan koperasi," imbuhnya.

Ia menambahkan, koperasi dan yayasan tidak akan dibubarkan sepanjang tidak berusaha menciptakan laba di luar keperluan anggota, teruta­ma di kalangan prajurit. Artinya, induk koperasi (inkop) dan pusat koperasi (puskop) tetap jalan. Namun, pengelo­laan tetap akan dipantau. Ini supaya  nilai laba tidak berlebihan sebagaimana layak­nya yayasan dan koperasi.

"Prajurit dari mana dapat­nya? Anggaran kan susah. Tetapi, inkop dan puskop dili­hat dulu pengelolaannya, layak laksana atau tidak, apakah betul melewati  ambang batas tentang nilai laba yang berlebi­han untuk sebuah yayasan dan koperasi,"papamya.

(tutut herlina)