Beranda

Menciptakan Benchmark UKM dengan Pengukuran

Pemberian penghargaan Paramakarya dan Sidhakarya setiap tahun terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah(UKM) tidak terlepas dari pengukuran atau penilaian produktivitas yang terus menerus dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Bulk AN untuk mencapai kriteria usaha kecil dan menengah yang berhak mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang kualitas dan produktifitas itu. Kemenakertrans tidak segan-segan memberikan pembinaan dan pelatihan yang intensif terhadap para wirasusahawan kecil dan menengah tersebut.

Intuk mengetahui sebuah UKM tergolong berhasil dalam meningkatkan produktivitas tentu saja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dijadikan sebagai alat penilai atau pengukuran keberhasilan. Bagi yang berhasil menjadi yang terbaik, kemudian diberi penghargaan yakni penghargaan Sidhakarya untuk tingkat provinsi dan penghargaan Paramakarya untuk tingkat nasional.

"Pemberian penghargaan itu tujuan utamanya adalah untuk meningkakan komitmen secara nasional dari seluruh stakeholder. Artinya, harus ada komitmen untuk melakukan pembinaan secara sistematis baik yang dalam Kemenakertrans maupun instansi lain," kata Direktur Jenderal Bina Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Bina Lattas) Kemenakertrans, Abdul Wahab Bangkona.

Bila pengukuran ini sudah menjadi kegiatan rutin, maka nantinya akan ditahui yang mana saja perusahaan yang produktif, sehingga menjadi benchmark bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah lainnya.

Dengan mengetahui peningkatan produktivitasnya,maka setiap UKM bisa dievaluasi dimana faktor-faktor yang memengaruhi kenapa produktivitasnya masih rendah ataupun meningkat. Misalnya, kenapa pendapatan nelayan selalu kecil padahal telah bekerja super keras. Setelah diadakan penilaian, bisa jadi faktor penyebabnya akibat nelayan Kurang memiliki inovasi. Mereka hanya menjual ikan tanpa pengolahan lebih lanjut, sehingga hargaanya lebih murah.

"Disitulah kami bisa intervensi atau mengambil peran untuk membantu seorang nelayan agar memiliki berbagai kriteria agar usahanya dapat berkembang. Sehingga bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraannya, kata Abdul Wahab Bangkona.

Saat Ini sudah ada pengukuran produktifitas dari mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Sebelumnya memang pengukuran produktivitas tersebut hanya dilakukan secara global, yakni hanya di nngkat pusat atau nasional.

Kami harus akui untuk mengawal dan membina UKM memang harus ada keberpihakan, misalnya ada berbagai kemudahan terkait kredit modal kerja. Selain itu ada yang menjaga kualitas produk dan pemasarannya. Salah satunya dengan membatasai ekspansi konglomerat, sehingga usaha kecil yang semakin dibina dan bisa terus tumbuh.

"Sedangkan perusahaan-perusahaan besar, bisa menampung hasil produksi UKM, Sehingga bisa mendorong produktivitas perusahaan-perusahaan besar, industri-industri kecil pun bisa terangkat," tuturnya.

Pelaksanaannya memang tidaklah mudah. Butuh perhatin bukan saja dari satu kementerian, melainkan semua instansi terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.

Meskipun pelaksanaannya berat, tetapi Kemenakertrans optimistis upaya menciptakan para usahawan kecil dan menengah tangguh dan berkualitas serta produktif bisa terwujud. Optimisme itu lahir dari apa yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang kewirausahaan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain yang semuanya berorientasi meningkatkan produktivitas dari level bawah.

Salah satu indikator yang membuat optimisme itu muncul adalah adanya progres positif di setiap kementerian. Hampir semua kementerian saat memiliki program untuk mengembangkan UKM dan pemberdayaan masyarakat setempat. "Dalam hal ini masih ada kekurangan di sana-sini, kita terus perbaiki. Makanya kita melakukan pengukuran-pengukuran," kata Abdul Wahab Bangkona.

Memang Abdul Wahab Bangkona menyadari bahwa koordinasi antar kementerian belum epektif, terutama koordinasi di tingkat daerah. Kami sudah intensif duduk bersama dengan kementerian UKM. Di tingkat pusat, antara Kemenakertrans dan kementerian kementerian terkait lainnya telah berhasil menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Bahkan tahun ini sudah ada sebuah forum untuk duduk besama dengan pejabat eseleon I di Kementerian Koperasi dan UKM untuk bekerja bareng di tahun 2012. Tetapi komunikasi dan koordinasi di tingkat dinas-dinas di daerah masih belum epektif.

Banyak faktor yang membuat koordinasi di tingkat daerah terasa sulit. Misalnya, soal waktu turunnya anggaran yang tidak sama antara Kemenakertrans dan kementerian lain. Kemudian anggaran yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan ril at i PNBP) tidak bisa turun cepat dan serentak. "Hal-hal teknis seperti inilah yang membuat sedikit hambatan bagi upaya peningkatan produktivitas UKM, tuturnya.

Direktur Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas, Kemenakertrans, Nora i kah.ma berharap, dengan adanya pengukuran produktivitas tersebut bisa memunculkan tepercaya publik terhadap UKM Selain itu, dengan adanya pengukuran UKM di tiap daerah, bisa lebih menggali potensi daerah tersebut.

"Sebab potensi setiap daerah Itu pasti berbeda-beda. Potensi-potensi yang berbeda tersebut bisa lebih dikembangkan dan menguntungkan bagi UKM dan daerah itu sendiri bila ada ukuran-ukuran yang akurat," ujar Nora.

  (depkop.go.id)

User login

(c) 2010 - Koperasiku.com