Catatan Irsyad Muchtar: MERDEKA

Merdeka
HERBEITH FEITH, bapak studi politik Indonesia modern itu, menjuluki Sukarno sebagai sosok pemimpin yang mampu membakar gelora massa (solidarity maker). Ke mana pun ia singgah, Sukarno, sang the new kid on the block di tahun 1920-an itu, memuntahkan pidato yang berapi-api, tentang Indonesia Merdeka. Waktu itu memang tak lazim. Di masa itu, kendati orang merindukan kemerdekaan namun tidak ada yang terang-terangan menyuarakannya lantaran khawatir diciduk Belanda. 
Dan Sukarno pun muncul. Anak muda yang baru saja lulus dari Technische Hoogeschool Bandung itu bersuara amat lantang tentang kolonialisme. Ia mendirikan sebuah partai pribumi bernama Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927. Tuntutannya cuma satu: Indonesia merdeka sekarang. 
Pergerakan menuju Indonesia yang bebas dari kolonial bukan cuma impian Sukarno. Sebelumnya telah muncul gelombang organisasi besar, seperti gerakan priyayi Jawa, Boedi Oetomo. Sejumlah gerakan kedaerahan, dan ada juga pergerakan lebih radikal seperti Syarikat Dagang Islam (SDI). 
Di Belanda, sejumlah pelajar Indonesia mendirikan Indische Vereeniging pada 1908 yang kemudian beralih nama jadi Perhimpoenan Indonesia (PI). Awalnya, PI sekadar tempat ‘nongkrong’ sambil pesta-pesta. Belakangan mereka disadarkan oleh tanggung jawab yang besar terhadap kemerdekaan negerinya. Bahwa jutaan manusia Indonesia lainnya masih hidup sebagai budak. Dari kelompok pelajar elit ini kita mengenal Mohammad Hatta; sosok lain dari tipologi kepemimpinan yang oleh Feith disebut Administrator. 
Di bawah kepemimpinan Hatta (1926-1930) PI menjadi pos terdepan pergerakan nasional di Benua Eropa, sekaligus mesin propaganda menuju Indonesia Merdeka. 
Hatta dan Sukarno menjadi simbol perlawanan radikal terhadap kolonialisme. Keduanya adalah anak-anak dari kebijakan Politik Etis Belanda yang pada gilirannya menyerang tuannya sendiri. Setelah menggasak habis kekayaan alam negeri ini selama ratusan tahun, Belanda membasuh tangannya lewat Politik Etis. Intinya, politik balas budi Belanda melalui program pendidikan, imigrasi dan irigasi. Hasilnya, sejumlah orang Jawa dipindahkan ke Sumatera, program irigasi lebih berkonotasi ekonomis dengan peningkatan produksi pertanian untuk ekspor. 
Bagaimana dengan pendidikan? Di masa itu, dan juga masa kini, sekolah adalah barang langka bagi rakyat kelas bawah. Sekolah- sekolah Belanda, seperti STOVIA, Hollandsch-Inlandsche Scholen (HIS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dan Algemeene Middelbare School (AMS) hanyalah porsi untuk golongan elit Indonesia. 
Tentu saja kita jujur mengakui bahwa Politik Etis memberikan kesempatan yang terbuka bagi anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Namun, seperti ditulis MC Ricklefs, Belanda tak sepenuhnya hendak mentransfer kecerdasan itu. Hasil sensus tahun 1930, perbandingan orang Indonesia usia dewasa yang melek huruf tercatat 7,4%, dan yang mampu berbahasa Belanda hanya 0,32%. 
Ricklefs, sejarawan dari Monash University itu mengulas buruknya porgram pendidikan Belanda untuk Indonesia. Bandingkan misalnya dengan pendidikan rakyat yang paling ambisius di suatu negeri terjajah yaitu ketika Amerika menjajah Filipina. Amerika juga memberikan pengajaran kepada anak-anak negeri jajahannya. Pada tahun 1939 tercatat lebih dari seperempat jumlah penduduk Filipina dapat berbahasa Inggris. Hingga kini, Filipina termasuk kiblat sekolah dengan bahasa Inggris terbaik di luar Amerika. 
Setelah delapan windu merdeka, kita masih saja bergulat dengan masalah rendahnya kualitas manusia. Dari segi pemberantasan angka buta huruf, negeri ini boleh diacungi jempol. Menurut data BPS lebih dari 90% bangsa kita sudah melek huruf. Bahkan Unesco (United Educational, Scientific and Cultural Organization) pada 2008 mereferensikan Indonesia sebagai model pemberantasan buta aksara di kawasan Asia Pasifik. 
Ironisnya, minat baca para siswa sekolah, termasuk mahasiswa dan para dosen justru sangat rendah. Minat baca bangsa Indonesia paralel dengan jumlah judul buku yang mampu dicetak per tahun, yaitu hanya 8.000 judul buku. Bandingkan dengan Vietnam dengan penduduk sekitar 80 juta jiwa mampu mencetak 25.000 judul buku per tahun. Sementara Cina dengan penduduk 1,3 miliar mencetak 140.000 judul buku per tahun. Jangan tengok Jepang. Kita pasti malu, karena negeri berpenduduk sekitar 127 juta jiwa itu mencetak hampir satu miliar judul buku per tahun. 
Di masa pergerakan itu, para tokoh seperti Agus Salim, Tjokroaminoto, Mohammad Natsir, juga Sukarno adalah para pembaca sejarah yang lapar. Itu sebabnya, mereka berontak. Hatta yang pendiam, adalah pembaca buku yang tiada bandingnya. Lantaran itu ia juga bisa sangar. “Cepat atau lambat setiap rakyat yang ditindas akan merebut kembali kebebasannya, itulah hukum besi dunia,” pungkas Hatta dalam pidato pembelaannya saat ia ditahan di negeri Belanda. (Irsyad Muchtar)