Beranda

Koperasi

Kemenkop UKM Luncurkan Asuransi Anti Bangkrut Untuk Usaha Mikro

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Fri, 02/06/2015 - 09:12

JAKARTA-Kementerian Koperasi dan UKM bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengeluarkan produk asuransi mikro untuk pelaku UKM di Indonesia.

Produk tersebut dinamakan Asuransi Anti Bangkrut (Si Abang).

Menkop dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan asuransi ini memberi proteksi para pelaku usaha dari kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran dan bencana alam (gempa, tsunami, dan gunung meletus).

Categories: Koperasi

HARGA MELONJAK, Menkop Imbau Pelaku UKM Produksi Aneka Cabai Olahan

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Tue, 02/03/2015 - 09:00

Bisnis.com, JAKARTA- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengharapkan kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Tanah Air mampu mencari terobosan dalam menyiasati melonjaknya harga cabai seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Menurut dia, melonjaknya harga cabai saat-saat musim tertentu, tentunya sangat memberatkan masyarakat.

"Kita harus cari solusi terbaik. Salah satunya adalah bagaimana bisa membuat semacam bubuk cabai yang dapat digunakan masyarakat luas saat harga cabai melonjak tinggi," ujarnya di Jakarta, Senin (2/2/2015).

Categories: Koperasi

LLP-KUKM dan Carrefour Sukses Gelar Pelatihan Pelaku KUMKM

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Mon, 02/02/2015 - 10:13

Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) dengan Transmart Carrefour bekerjasama menggelar Program Capacity Building. Program ini melatih para pelaku KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) secara intensif selama 6 bulan meliputi pelatihan hard skill dan soft skill yang dibutuhkan para pelaku KUMKM.

Direktur Utama LLP-KUKM Ahmad Zabadi menjelaskan, pelatihan yang dimulai Agustus 2014 silam dan berakhir pada Kamis 29 Januari 2015 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku KUMKM agar bisa masuk ke pasar ritel modern dan bersaing di pasar bebas Asean.

Categories: Koperasi

Menkop dan UKM: Indonesia Bisa Jadi "Raja Ekspor" Pakaian Muslim

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Fri, 01/30/2015 - 10:58

DENPASAR - Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gusti Ngurah Puspayoga bermimpi menjadikan Indonesia raja ekspor pakaian muslim. Wacana ini lahir setelah Puspayoga berbincang-bincang dengan sesama menteri untuk mendapatkan masukan dan saran untuk kementerian yang dipimpinnya.

“Di dunia belum ada pemain besar didalam mengekspor pakaian muslim. Jadi Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi raja ekspor pakaian muslim,” Kata Puspayoga saat memberikan sambutan di acara Seminar Outlook Ekonomi Bali 2015, Denpasar, Bali, Kamis(29/1/2015). 

Categories: Koperasi

1.000 Koperasi Nonaktif Terancam Dibekukan

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Thu, 01/29/2015 - 10:45

DENPASAR--Kementerian Koperasi dan UKM menertiban sekitar 1.000 koperasi yang tidak lagi aktif atau tinggal 'papan nama' sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas perkoperasian di Indonesia.

"Seribu unit koperasi skala nasional yang tidak aktif mulai kami tertibkan mulai bulan ini, kami sudah bersurat kepada koperasi-koperasi ini," kata Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga, dalam keterangan resmi, Selasa (28/1/2015).

Kata dia kementerian juga telah membentuk tim internal penertiban koperasi untuk pengawasan upaya penertiban dan pembekuan koperasi skala provinsi dan kabupaten/kota.

Categories: Koperasi

Bermitra Dengan JCI, Kemenkop UKM Targetkan 2% Jumlah Wirausaha

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Wed, 01/28/2015 - 08:54

JAKARTA--Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan kemitraan dengan berbagai stakeholder, salah satunya dengan Junior Chamber International (JCI) Indonesia. Hal ini dilakukan guna mewujudkan rasio 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia.

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso Budi Susetyo mengatakan untuk mencapai rasio 2%, Kemenkop UKM harus melakukan kemitraan dengan banyak stakeholder, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

Menurut Prakoso, pencanangan gerakan kewirausahaan tersebut sejalan dengan program Kemenkop yang sudah berjalan, yaitu Gerakan Kewirausahaan Nasional.

Categories: Koperasi

Menkop Dukung Wagub Djarot Tutup Minimarket Ilegal

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Mon, 01/19/2015 - 08:12

JAKARTA— Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menutup minimarket ilegal didukung Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Agung Gedhe Ngurah Puspayoga.Menurut Puspayoga, keberadaan minimarket di Jakarta berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, sehingga keberadaannya memang harus ditata dengan baik.

Categories: Koperasi

Ini Sanksi Bagi Koperasi Yang 'Hidup Segan Mati Tak Mau'

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Mon, 01/19/2015 - 08:08

Denpasar - Kementerian Koperasi dan UKM memberikan batas waktu dua bulan terhitung sejak Januari 2015 kepada koperasi tidak aktif untuk segera memberikan penjelasan apabila tidak ingin dibubarkan.Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heriyanto mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat rencana pembubaran tersebut kepada koperasi tidak aktif itu ke seluruh Indonesia.

"Diberitahu bahwa rencana pembubaran, tetapi dengan surat itu mereka bisa menanggapi dengan surat keberatan ‎dilampiri laporan RAT tiga kali, laporan keuangan, dan SPT PPh badan," jelasnya seusai acara Bulan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bali, Kamis (15/1/2015).

Menurutnya, hingga akhir Juni 2014, jumlah koperasi tidak aktif di seluruh Indonesia mencapai 61.449 unit, atau 29,79% dari jumlah total koperasi yang tercatat sebanyak 206.288 unit. Adapun selama periode Januari-Juni 2014, terjadi peningkatan koperasi tidak aktif sebanyak 2.000 unit.

Dia mengatakan surat rencana pembubaran saat ini baru dikirimkan kepada 900 unit koperasi pada awal tahun ini, dan yang memberikan tanggapan baru tiga unit koperasi. Diharapkan dengan adanya surat tersebut pengelola koperasi lebih serius dan berjuang  menjadikan salah satu bentuk usaha soko guru Indonesia ‎sebagai pilar berkompetisi.

Kementerian Koperasi dan UKM juga berharap melalui surat itu dapat mengetahui jumlah koperasi aktif dan tidak aktif. Pasalnya, akibat keberadaan koperasi tidak aktif, nama baik koperasi yang masih aktif ikut terpengaruh sehingga sangat merugikan. Setyo mengungkapkan karena‎ jumlah koperasi tidak aktif sangat banyak, pihaknya akan melibatkan pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk aktif mengirimkan surat rencana pembubaran.

Lebih lanjut dijelaskan faktor utama yang menyebabkan jumlah koperasi tidak aktif terus meningkat diprediksi karena salah pengelolaan. Dia menegaskan banyak koperasi muncul berdasarkan coba-coba sehingga ketika berjalan baru menyadari salah memilih bidang usaha.

Selain itu, peran anggota koperasi kurang dan hanya semangat saat proses mendirikan saja sehingga dalam perjalanannya tanpa arah."Kebanyakan anggota semangat saat di awal mendirikan saja setelah itu tidak terlibat," ujarnya.Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali Dewa Nyoman Patra mendukung kebijakan surat rencana pembubaran dari pusat. Dia mengatakan akan mendukung rencana itu dengan mengirimkan surat sejenis melalui kabupaten dan kota, sekaligus mendata jumlah koperasi aktif dan tidak aktif di Bali.

Dia menjelaskan jumlah koperasi tidak aktif di Bali sebanyak 506 unit, dari jumlah total yang terdaftar mencapai 4.803 unit. Penyebab mati surinya koperasi tersebut diduga, karena banyak yang mengalami masalah sejak peristiwa Bom Bali 2002. "Terutama kebanyakan koperasi karyawan, mereka ketika hotelnya tutup atau ganti kepemilikan sudah tidak dilanjutkan. Sudah kami surati pengurusnya, tetapi tidak ada tindak lanjut juga," urainya.

Patra menekankan kendati mendukung kebijakan pusat, tetapi Diskop dan UKM Bali tidak serta merta akan langsung menutup koperasi berdasarkan deadline yang dikeluarkan pusat. Bali, lanjutnya, akan memilih memberikan kelonggaran berupa pembinaan selama setahun kepada koperasi yang tidak aktif.

Apabila jangka waktu setahun ternyata koperasi bersangkutan tetap tidak aktif, maka baru akan diambil tindakan tegas berupa pembekuan.

 

Sumber : Bisnis Online

Categories: Koperasi

90% Koperasi Di Bali Ditargetkan Laksanakan RAT

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Wed, 12/31/2014 - 00:00

DENPASAR—Dinas Koperasi dan UKM Bali menargetkan sebanyak 90% dari total koperasi yang aktif akan  menggelar rapat anggota tahunan atau RAT.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali Dewa Nyoman Patra mengatakan masih cukup banyak koperasi yang belum mau menggelar RAT, kendati ketentuan tersebut wajib dilaksanakan.

Categories: Koperasi

Koperasi Syariah Didorong Jadi Mitra Pengelola Zakat

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Tue, 12/23/2014 - 08:18

JAKARTA - Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil (KBMT) didorong untuk menjadi mitra pengelola produk keuangan berbasis syariah termasuk wakaf dan zakat, infak, serta shadaqah. "Kami harap zakat yang dihimpun disalurkan kepada usaha mikro produktif," kata Asisten Deputi Urusan Pendanaan Kementerian Koperasi dan UKM Tamim Saefudin di Lampung, Selasa (16/12/2014). Menurut dia, wakaf dan zakat jika dihimpun oleh amil atau pengelola zakat yang dalam hal ini adalah KJKS/KBMT yang mempunyai kemampuan untuk memberdayakan usaha mikro maka manfaatnya akan jauh lebih besar apalagi bila disalurkan untuk kepentingan produktif.

Categories: Koperasi

BRI Berpeluang Jadi Penyalur Tunggal KUR

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Wed, 12/17/2014 - 09:24

JAKARTA – Pemerintah memutuskan melanjutkan program kredit usaha rakyat (KUR). Program ini akan disalurkan mulai 1 Januari 2015 mendatang. Belum ada bank yang ditunjuk, namun Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) bisa jadi menjadi penyalur tunggal KUR. “Tadi kita sempat bicara. Yang paling bagus pelaksanaan KUR tahun ini adalah BRI. Kalau nanti setelah dikaji lagi, BRI sebagai pelaku tunggal, ya enggak masalah. Tapi kan belum diputuskan. Cuma BRI tepat sasaran – berdasarkan hasil evaluasinya,” kata dia, Senin (15/12/2014). 

Categories: Koperasi

Menkop: Kredit Macet KUR Didominasi Debitor Besar

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Wed, 12/17/2014 - 09:20

JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, rasio kredit bermasalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai 4,2 persen. Non performing loan (NPL) yang cukup tinggi ini, sebut dia disumbang dari debitor besar. “Debitor besar itu yang pinjam antara Rp 20 juta hingga Rp 500 juta,” kata dia, di Jakarta, Senin (15/12/2014).  

Categories: Koperasi

Untuk "Membumi", KUR Dibatasi Maksimal Rp 25 Juta

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Tue, 12/16/2014 - 08:36

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat ini belum "membumi". Tak banyak masyarakat yang tahu keberadaan kredit ini. "KUR akan kami batasi tidak boleh lebih dari Rp 25 Juta," kata Puspayoga, Senin (15/12/2014). "Ini untuk membumikan KUR. Sekarang KUR ini tidak membumi di masyarakat kecil. Saya turun ke daerah-daerah tapi enggak ada yang tahu KUR."

Categories: Koperasi

2015, Pemerintah Targetkan Kucuran KUR Capai Rp 74 Triliun

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Tue, 12/16/2014 - 08:34

JAKARTA – Pemerintah memutuskan melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetapi membatasi nominal kredit hingga Rp 25 juta saja per kredit. Dengan pembatasan itu, jumlah debitur yang bisa memanfaatkan fasilitas kredit ini diharapkan bertambah. “Sekarang (sampai Oktober 2014, tersalur) Rp 37 triliun. Tahun depan lebih banyak lagi. Kalau bisa 100 persen naiknya. Jadi dobel. Karena plafonnya kan Rp 25 juta maksimal,” kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Senin (15/12/2014).

Categories: Koperasi

Menkop UKM: KUR Tetap Dilanjutkan

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Tue, 12/16/2014 - 08:30

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UMKM AAGN Puspayoga mengungkapkan pemerintah akan melanjutkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) lantaran masih dibutuhkan. "Program ini masih diperlukan oleh para pelaku koperasi dan UKM," kata Puspayoga dalam keterangan pers yang diterima Bisnis di Jakarta.

Categories: Koperasi

Investasi Bodong, Koperasi Simpan Pinjam Didorong Berintegrasi Dalam KSP Online

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Mon, 12/15/2014 - 10:11

 

JAKARTA - Koperasi simpan pinjam (KSP) didorong untuk mengakses teknologi dan mengintegrasikan diri dalam Program KSP Online untuk mencegah praktik dan isu investasi bodong. "Ini salah satu upaya kami untuk membuat KSP terintegrasi secara online sehingga mempermudah monitoring jika ada praktik investasi bodong yang menggunakan nama koperasi," kata Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan UKM Rosdiana V. Sipayung, Kamis (11/12).

Categories: Koperasi

Penyaluran Pupuk Subsidi Bakal Dikembalikan ke Koperasi

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Mon, 12/15/2014 - 09:29

JAKARTA - Pemerintah akan memperbaiki penyaluran pupuk bersubsidi. Untuk itu rencananya akan dilakukan  dengan mengembalikan kewenangan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut ke koperasi. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, untuk mengembalikan peran koperasi dalam proses penyaluran pupuk subsidi, kementeriannya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan.

Categories: Koperasi

Menteri UKM Blusukan ke Sejumlah Koperasi di Jawa Tengah

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM - Mon, 12/15/2014 - 09:22

JAKARTA – Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga blusukan ke sejumlah koperasi di Jawa Tengah untuk melihat langsung aktifitas koperasi yang ada di wilayah tersebut. Saat meninjau ke Sinar Logam (Sinlog), salah satu UKM pembuat kerajinan kuningan untuk alat pemadam kebakaran dan kran air, menteri didampingi Bupati Pati Haryanto terkejut mendengar pengakuan   karyawan bahwa upah yang diterimanya setiap hari jauh dari standar Upah Minimal Regional (UMR) di setiap daerah kabupaten/kota telah mencapai di atas Rp1 juta/bulan.

Mereka mengaku hanya menerima upah Rp19 ribu, ditambah uang makan Rp1.000/hari atau Rp600 ribu/bulan. Menteri juga melakukan blusukan ke beberapa lokasi lainnya. Di antaranya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari di Jl Tupang Raya, Semarang, Kampung Sentra Batik di Kampung Batik Gedong, Kel Rejomulyo, Kec Semarang Timur, Kota Semarang.

Kemudian Koperasi Paguyuban Tenun Troso di Desa Troso, Kec Pecangaan, Kab Jepara. Daerah Sentra Ukiran di Kawasan Paving Desa/Kel Mulyoharjo, Jepara, Koperasi Pemuda Tunas Patria yang mengelola Pusat Promosi Produk Unggulan UKM di Jalan Shima, Desa Mulyoharjo Kab Jepara.

Menteri melihat daerah sentra ukiran dan sentra tenun, letaknya terlalu dekat dengan pusat promosi produk Unggulan UKM di Jalan Shima itu. “Pak menteri khawatir bukan tak mungkin, calon konsumen datang ke lokasi sentra produksi ketimbang datang ke Koperasi Pemuda Tunas Patria itu,” kata Kabag Humas Kemenkop dan UKM, Sahrul HB, Minggu (14/12).

Mendengar komentar Menkop dan UKM, Kadiskop UKM Provinsi Jateng Sujarwanto berjanji akan mengevaluasi kembali agar dapat aktivitas semuanya berjalan maksimal dan menguntungkan.

 

Sumber : Pos Kota

Categories: Koperasi
Isi Syndicate

(c) 2010 - Koperasiku.com